IDPOST.CO.ID – Dalam upaya mewujudkan visi “Blitar Baru, Blitar Maju, Menuju Kota Masa Depan,” Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi penegakan peraturan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Acara yang digelar pada Kamis pagi, 24 April 2025, bertempat di aula kantor Satpol PP Kota Blitar ini mengusung tema “Ciptakan PKL Kota Blitar yang Tertib, Aman, dan Rapi.”
Sosialisasi ini diikuti oleh 75 peserta yang merupakan perwakilan PKL dari berbagai ruas jalan di Kota Blitar. Mulai dari pedagang angkringan yang buka 24 jam hingga pedagang yang beroperasi pagi hingga sore hari, semua diajak duduk bersama untuk membahas masa depan ruang publik di kota ini.
Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa PKL memegang peranan penting dalam perekonomian kota. Ia menyebut PKL sebagai denyut nadi ekonomi rakyat kecil yang tidak boleh diabaikan.
“PKL memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menjadi daya tarik wisata. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif jika keberadaannya tidak tertata dengan baik,” ujarnya.
Menurut Mas Ibin, penataan PKL bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga soal kenyamanan dan keadilan bagi seluruh warga kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Blitar mengambil pendekatan kolaboratif, mengajak PKL untuk memahami hak dan kewajibannya secara bersama-sama, bukan dengan cara represif.
Mas Ibin menjelaskan lima poin utama yang menjadi fokus penataan PKL, yaitu lokasi berjualan, waktu operasional, kebersihan, keteraturan, dan perizinan. PKL hanya diperbolehkan berjualan di lokasi yang sudah ditentukan untuk menghindari kemacetan dan kekacauan.
Waktu berjualan juga diatur agar tidak mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, begitu pula penataan barang dagangan agar tidak menghalangi pejalan kaki. Terakhir, seluruh PKL wajib memiliki izin usaha.
“Kami ingin PKL tetap bisa berdagang dengan nyaman dan aman, sementara warga lain juga dapat menikmati kota yang bersih dan tertib,” tegasnya. Ia berharap sosialisasi ini menjadi awal komunikasi yang baik antara pemerintah, PKL, dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Blitar, Ronny Yoza Pasalbessy, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa Satpol PP bertugas menertibkan dan menegakkan aturan, sedangkan pembinaan menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Kami sering menerima keluhan dari warga, terutama terkait PKL yang berjualan di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki,” ujar Ronny. Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan mendorong kesepakatan bersama antar dinas terkait. “Jika perlu, Perda atau Perwali akan kami revisi agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini,” lanjutnya.
Ronny juga menyebut bahwa keberadaan PKL cukup kompleks karena jam operasional yang beragam, mulai pagi, siang, malam, hingga dini hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel namun tegas agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Sosialisasi ini dianggap sebagai titik awal reformasi ruang publik di Kota Blitar. Pemerintah tidak lagi mengedepankan tindakan instan seperti penggusuran, melainkan pendekatan partisipatif yang menghargai peran PKL sebagai bagian dari wajah kota.
Dengan kegiatan ini, Mas Ibin berharap terjalin sinergi antara kebijakan pemerintah dan kepentingan warga. “Penataan PKL memang bukan pekerjaan mudah. Namun dengan niat baik, kerja keras, dan kerja sama semua pihak, saya yakin kita bisa menciptakan Blitar yang lebih tertib dan nyaman untuk semua,” pungkasnya.
Sebelum membuka acara secara resmi, Mas Ibin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Blitar sebagai kota yang indah, tertib, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
