IDPOST.ID – Sejumlah warga Desa Karangturi, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengadukan dugaan kecurangan dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) yang dilakukan pada 18 Juli 2025 lalu.
Tujuh peserta ujian yang juga warga setempat menyampaikan keberatan terhadap panitia penyelenggara P3D Desa Karangturi karena adanya indikasi pelanggaran serius selama seleksi berlangsung. Mereka pun mendatangi Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi SAI Purwokerto pada Senin, 28 Juli 2025, guna meminta perlindungan hukum.
Kuasa hukum dari PBH Peradi SAI Djoko Susanto, menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan bukan sekadar karena gagal lulus, melainkan adanya indikasi kuat pelanggaran dalam proses, mulai dari ketidaktransparanan, manipulasi nilai hingga kebocoran soal ujian.
“Ini bukan soal tidak lulus. Ini soal dugaan tindakan maladministrasi, manipulasi nilai, dan bocornya soal oleh panitia,” ujar Djoko di Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto, Senin sore.
Dugaan Kecurangan Dimulai Sejak Awal
Menurut Djoko, pelanggaran sudah tampak sejak awal, seperti adanya penandatanganan berita acara sebelum ujian dimulai. Lebih lanjut, ia menyebutkan ada soal bocor dan nilai peserta yang diduga dimark-up agar peserta tertentu bisa lolos. Di antara 20 peserta, hanya dua orang yang lulus, dan keduanya diduga mendapat nilai janggal.
“Ini aneh, mengingat formasi yang diperebutkan adalah Kasi Kesra dan Tata Usaha,” ujarnya.
Djoko juga mengkritisi rekap nilai yang ia nilai tidak objektif dan sarat konflik kepentingan. Ia mendorong agar Bupati Banyumas dan Camat Sumbang segera turun tangan.
“Kalau tuntutan ini diabaikan, kami bakal kirim somasi resmi ke panitia, kepala desa, dan aparat kecamatan,” tegas Djoko.
Tanggapan Camat Sumbang
Dalam pertemuan dengan warga Desa Karangturi, Camat Sumbang, Asep Hermawan, menyatakan akan memfasilitasi klarifikasi dugaan tersebut.
“Kami akan mengkaji informasi ini. Selama situasi masih kondusif, kami dorong proses berjalan sesuai aturan dan aspirasi warga tetap diperhatikan,” kata Asep.
Namun, Asep mengingatkan, tuduhan tersebut harus didukung bukti konkret.
“Berita soal peserta yang ‘dipastikan lolos’ sebelum ujian memang beredar, tapi validitasnya harus dicek ulang. Jika memang terjadi pelanggaran, tindakan akan diambil,” jelasnya.
