IDPOST.ID – Warga Kabupaten Blitar digegerkan oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi secara tiba-tiba.
Banyak yang mengeluh karena tagihan mereka melonjak hingga 300 persen tanpa pemberitahuan sebelumnya, sementara pemerintah daerah menyatakan bahwa kenaikan ini hanya bersifat sebagian (parsial).
Sejumlah warga mengaku kaget saat menerima tagihan PBB yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Salah seorang warga Kelurahan Tawangsari mengungkapkan, biasanya ia hanya membayar Rp10.000–Rp13.000, namun tahun ini tagihannya melonjak menjadi Rp55.723.
“Ini benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba naik berkali-kali lipat tanpa ada penjelasan. Rasanya seperti dikerjai diam-diam,” ujarnya kesal.
Warga lainnya juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat sebelum kenaikan ini diberlakukan. Mereka menuntut transparansi, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
“Kalau memang mau naik, beri tahu dulu. Jangan sampai rakyat kaget dengan beban baru yang datang mendadak,” protes seorang warga.
Sementara, Roni Arif Satriawan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar menjelaskan bahwa kenaikan PBB terjadi karena pemutakhiran data melalui sistem SISMIOP dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah.
“Secara keseluruhan, kenaikan PBB di Blitar hanya sekitar 1,4%. Kenaikan yang signifikan hanya terjadi di beberapa lokasi tertentu,” jelasnya.
Warga Blitar berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi dan solusi konkret, termasuk pengajuan keberatan bagi yang merasa tagihannya tidak wajar.
“Kami butuh kepastian. Jangan sampai ini jadi beban baru yang memberatkan,” tandas seorang warga.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Blitar diharapkan turun tangan untuk mengawal kebijakan ini dan memastikan tidak ada warga yang dirugikan.
