IDPOST.CO.ID – Diskusi Publik tentang Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Sampang, di Aula hotel Panglima pada Jum’at kemarin (23/8/2024), menghasilkan pemahaman yang semakin terang bagi warga Sampang.
Program tersebut bagi kalangan masyarakat awam Kabupaten Sampang dipahami sebagai hasil dari produk program Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Bahkan, dalam kepentingan politik, hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen keberhasilan pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda).
Untuk memberikan pemahaman tentang UHC di Kabupaten Sampang, DPD KNPI Sampang mengundang empat nara sumber diantaranya,Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Sampang, dr Abdullah Najich, Plt Dirut RSUD dr Muhammad Zyn Sampang, dr Bhakti Setyo Tunggal, Kepala Bidang SDMUK BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Ary Adiyanto, dan Anggota DPRD Sampang Moh Iqbal Fatoni.
Menurut anggota DPRD Sampang, Moh Iqbal Fatoni menyatakan, UHC merupakan sistem pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat, sehingga program ini terus berjalan dan gratis. Ia menegaskan kalau program tersebut bukan program lima tahunan.
Menurut Fafan, mimang keberlangsungan UHC di Sampang bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.Sehingga menurutnya, perlu dilakukan evaluasi tentang validasi data penduduk dengan peserta JKN.
“Program UHC ini tetap ada dan gratis karena ini bukan produk politik. hanya saja validasi data penduduk dengan peserta JKN segera dituntaskan. Sebab, hal itu akan berdampak pada kemampuan anggaran Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Kemudian, Kepala Dinkes-KB Sampang Abdullah Najich memastikan kalau program UHC tersebut terus berlanjut sebagaimana mestinya. Dan yang perlu diperbaiki yaitu tentang pemanfaatan UHC agar program tersebut tepat sasaran.
“Perbaikan data penting dilakukan agar program ini tepat sasaran, dan kami berupaya memaksimalkan sambil mengevaluasi pelayanan UHC baik yang di Puskesmas maupun di rumah sakit,” tandasnya.
