IDPOST.ID – Sebanyak 70 pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas masa khidmah 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam acara yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis 11 September 2025.
Kepengurusan kali ini dinilai lebih variatif, mencerminkan keberagaman unsur masyarakat Islam di Banyumas.
Ketua MUI terpilih, KH Taefur Arofat, menyebut bahwa MUI Banyumas akan menjadi “rumah seduluran” bagi seluruh komponen umat Islam. “Pengurus kali ini berasal dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lainnya. Mereka adalah tenaga-tenaga kompeten di bidangnya,” ujarnya.
Menurut Taefur, komposisi pengurus mencakup ulama, ilmuwan, dokter, birokrat, hingga jurnalis. Ia menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan kegiatan dan fatwa MUI kepada masyarakat.
“Selama ini banyak kegiatan MUI yang tidak terinformasikan. Kami berharap jurnalis bisa membantu mengeksposnya dengan baik,” tambahnya.
Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas masa khidmah 2025–2030 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (11/9/2025)
Ia juga mengingatkan para pengurus untuk aktif dan siap menghadapi tantangan. “Kalau siap jadi pengurus, maka harus siap dengan segala risiko, terutama dalam keaktifan menjalankan tugas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nurhadi, mewakili Bupati Banyumas menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial kepada MUI.
“MUI diharapkan menjadi penyejuk umat dan mendukung pembangunan daerah melalui nilai-nilai spiritual,” kata Agus membacakan sambutan Bupati.
Ketua MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, turut hadir dan menyampaikan bahwa MUI harus adaptif terhadap perkembangan zaman. “Posisi MUI adalah memberikan masukan kepada umara (pemerintah) dengan cara yang baik dan benar,” ujarnya.
Darodji juga mengapresiasi suasana hangat dalam acara tersebut. “Saya senang melihat banyaknya lelucon dalam sambutan ketua terpilih maupun Sekda. Ini menunjukkan kedekatan ulama dan umara di Banyumas,” pungkasnya.
Acara pengukuhan dihadiri oleh unsur Forkompimda, pengurus MUI tingkat kecamatan, tokoh ormas, serta sejumlah tokoh masyarakat.
