IDPOST.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan janji untuk menaikkan alokasi dana desa yang akan diterima oleh seluruh desa di Indonesia.
Kenaikan ini akan terealisasi jika 75.259 kepala desa mampu mengelola dana desa dengan baik, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pemerintah menunjukkan seriusitasnya dalam mengawasi pemanfaatan dana desa yang telah diluncurkan sejak tahun 2015.
Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi pada Selasa (9/1/2024).
Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya.
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan penyelewengan atau penggunaan dana desa yang melanggar aturan akan ditindak tegas.
Presiden Jokowi juga mengajak kepala desa untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan langsung kepada masyarakat.
Ia menekankan agar uang tersebut tetap berputar di tingkat desa atau maksimal di level kecamatan jika barang yang diperlukan tidak tersedia di desa.
“Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa, sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa,” tambah Joko Widodo.
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana desa sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 69,9 triliun, atau 99,8% dari target dana desa di APBN 2023 yang sebesar Rp 70 triliun. Untuk tahun 2024, alokasi dana desa ditingkatkan menjadi Rp 71 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menambah jumlah dana desa sambil memastikan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas.
Hal ini dianggap sebagai bukti kepercayaan pemerintah terhadap desa untuk mengelola dana secara langsung.
“Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan,” ungkap Halim.
