IDPOST.CO.ID – Drama pelaksanaan rapat pleno DPHP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar pada Minggu 11 Agustus 2024 kemarin.
Selain tidak melalukan monitoring saat pleno DPHP di tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan.
Teryata saat pelaksanaan pleno DPHP hanya di ikuti oleh 2 komisioner KPU Kabupaten Blitar.
“Yang melakukan pleno hanya 2 komisioner,” kata salah seorang sumber terpercaya yang namanya tidak mau disebut.
Dijelaskannya setelah pembukaan pleno, 3 komisioner meninggalkan forum dan hanya ada ketua dan devisi data.
“3 komisioner keluar tidak ikut pleno, cuma satu yang izin di forum untuk melakukan dinas luar,” tuturnya.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Blitar tidak melakukan monitoring saat rapat pleno DPHP di tingkat kecamatan.
Dari sumber terpercaya menyebutkan KPU terkesan melakukan pembiaran dalam pelaksanaan pleno.
“Saat pleno di tingkat kecamatan KPU terkesen membiarkan kami,” tuturnya.
Bahkan, KPU tidak melakukan monitoring sama sekali saat berlangsungnya pleno DPHP.
“Tidak ada komisioner dari KPU Kabupaten Blitar maupun sekretariat yang melakukan monitoring saat pelaksanaan pleno rekapitulasi DPHP di tingkat kecamatan,” kata sumber yang tidak berkenan disebut namanya.
Dikatakanya pula, apabila komisioner KPU melakukan monitoring pasti interupsi saat pleno DPHP bisa di minimalisir.
“Monitoringkan untuk menginventaris semua masalah yang di hadapi oleh PPS dan PPK dalam melakukan input data,” katanya.
“Mulai mengeluarkan yang tidak memenuhui syarat (TMS) seperti meninggal, pindah, tidak dikenal, tidak cukup umur dan memasukan pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang sudah memiliki KTP elektronik,” lanjutnya.
