IDPOST.CO.ID – Sejumlah organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera cuti dan menyerahkan kewenangan kepala negara kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Desakan tersebut muncul setelah pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden hingga menteri boleh berpihak dan melaksanakan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan bahwa presiden seharusnya melakukan cuti dan memberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk menjalankan aktivitas presiden.
Gufron juga mengungkapkan bahwa jika Jokowi tidak segera mengajukan cuti atau mundur, potensi kecurangan pemilu akan tinggi.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Jokowi membuka peluang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat merugikan prinsip pemilu yang seharusnya jujur, adil, bebas, dan demokratis.
Mereka menekankan perlunya semua pihak, terutama aparatur negara, untuk menjaga netralitas dan mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.
